BI Checking / SLIK Tidak Valid

Sharing / Konsul Korban Sang Abal2

Suara Nasabah

Terbaru

PENGACARA ABAL-ABAL

risc.org



SHARING INFO

Sehubungan dengan semakin maraknya modus tipu-tipu oleh oknum-oknum Pengacara Abal-abal, maka kami sebagai Penggiat Advokasi Nasabah yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Mediasi Nasabah (LBMN) ingin menyampaikan:
1) Supaya jangan langsung tergiur  dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, karena dibalik tawaran yang menggiurkan itu biasanya ada jebakan-jebakan yang akan merugikan.

2) Supaya tidak menyerahkan fisik Kartu Kredit kepada oknum Pengacara Abal-abal, untuk mencegah adanya duplikasi/penggadaan/pemalsuan.

3) Supaya juga tidak menyerahkan juga Simcard, karena bisa mereka pergunakan untuk sarana komunikasi dengan pihak Bank untuk tujuan duplikasi/penggandaan/pemalsuan sebagaimana disebutkan di atas. 

4) Supaya tidak percaya mereka bisa handle Debt Collector, karena itu hanya bulshit, karena dari contoh-contoh kasus yang ada, pihak Bank akan tetap menagih-nagih ke Nasabah, sementara pihak oknum Pengacara Abal-abal akan berkelit dan mencoba menyalah-nyalahkan nasabah sebagai cara  menyembunyikan modus mereka.

5) Bahwa apabila pernah berhubungan dengan mereka-mereka itu, supaya memastikan apakah utangnya sudah benar-benar selesai dengan cara melakukan cross chek melalui BI Checking atau SLIK OJK,  daripada suatu waktu pihak Bank datang melakukan penagihan dengan jumlah yang sudah menggunung, dan lebih celakanya lagi  kita belum  siap membayarnya, yang akan membuat kita menjadi bulan-bulanan Debt Collector pihak Bank.

6) Lebih jauh dengan mereka-mereka itu, berikut contoh modus dan korban-korbannya bisa dilihat di web kami dengan url: https://www.medianasabah.net/search/label/rajawalx?max-results=13/

7)Lebih jauh dengan kami bisa di lihat di web kami dengan url: https://www.mediasinasabah.com/2011/01/selamat-datang.html

8) Tulisan-tulisan kami di Media Sosial bisa dibaca di: https://www.kompasiana.com/pulosiregar
Demikian sharing info ini, apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai ini dapat menghubungi kami via WA di nomor 081139000996, terima kasih apabila berkenan menyimpannya supaya bisa dipergunakan apabila diperlukan, dan terima kasih juga apabila berkenan membagikan kepada rekan-rekannya yang lain untuk mempersempit  ruang gerak oknum Pengacara Abal-abal.
Atau apabila ingin menghubungi kami via email bisa ke : lembagabantuanmediasi@gmail.com

Salam,


Pulo Siregar
Penggiat Advokasi Nasabah


Update Fintech Resmi Sampai Dengan Februari 2019



Hingga 1 Februari 2019,  penyelenggara fintech resmi dalam arti terdaftar dan berizin di OJK telah berjumlah  99 perusahaan.
Untuk melihat daftar lengkapnya silakan klik tautan berikut ini:
***

Kisah Pilu Korban Oknum Pengacara Kartu Kredit (5)

risc.org

Perkenalkan dulu, nama Saya Kixxx, karyawan swasta, domisili Bandung.
Singkat cerita. Sekitar setahun yang lalu, bulan Nopember 2017 Saya ikut program "pemutihan" di slh satu Law Firm utk 5 KK dan 3 KTA.  Kemudian deal dengan kontrak Rp. 40 jt.  DP 15 jt, sisanya dibayar 2jt/bulan.


Nama Law Firmnya Law firm Quexx. Saya serahkan semua Kartu Saya & data Bank KTA. Saya serahkan juga 2 simcard & email.  Alamatnya di jalan Anta Karya No. Xx Margasari Buah Batu. Pimpinannya ibu Amalix Oktadwikx. Alamatnya di Bandung tapi kalau lihat profilnya Kantor pusatnya di Jakarta Jl. Bungur BesarRaya No. xx Lt. 3 Jakarta Pusat.


Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan



Perlindungan Nasabah dalam Booklet Perbankan Indonesia 2018 dapat dilihat pada halaman 65 dan seterusnya.

Silakan klik tautan berikut ini untuk melihat yang lebih lengkapnya:

https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Booklet-Perbankan-Indonesia-2018/Booklet%20Perbankan%20Indonesia%202018.pdf

Kode Etik Fintech



Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) yang saat ini menghimpun 152 perusahaan start-up fintech, 26 institusi keuangan dan 2 mitra teknologi, telah menyepakati sebuah Pedoman Perilaku Layanan Pinjam Meminjam Daring yang Bertanggung Jawab atau Code of Conduct (CoC) for Responsible Lending. Pedoman ini menjadi jawaban atas dorongan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri fintech untuk memiliki standar praktik bisnis yang bertanggung jawab dalam memastikan perlindungan konsumen.

Update Penyelenggara Fintech Berijin dan Terdaftar di OJK



Sampai dengan 7 Desember 2018, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 78 perusahaan.
Terdapat penambahan enam penyelenggara fintech dalam daftar, yaitu Danamart, SAMAKITA, Saya Modalin, PLAZA PINJAMAN, Vestia P2P Lending Platform, dan Singa.
Sementara itu, terdapat satu penyelenggara yang menarik tanda terdaftarnya, yaitu Qreditt.
OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggaran fintech peer to peer lending yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

OJK Minta Masyarakat Berhubungan dengan Fintech Terdaftar/Berizin

Sumber Foto

Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan tindakan tegas terhadap penyelenggara fintech peer to peer lending (P2P) yang telah terdaftar atau berizin jika terbukti melakukan pelanggaran. Sedangkan untuk P2P ilegal, OJK melalui Satgas Waspada Investasi melakukan sejumlah tindakan untuk memutus mata rantai aliran dana.
OJK menjelaskan bahwa keberadaan P2P merupakan bentuk alternatif pendanaan yang mempermudah akses keuangan masyarakat. Namun, selain manfaat yang bisa didapat, masyarakat harus benar-benar memahami risiko, kewajiban dan biaya saat berinteraksi dengan P2P, sehingga terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan.
Sesuai dengan POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK mengawasi penyelenggara P2P yang berstatus terdaftar atau berizin dan hingga 12 Desember 2018 telah mencapai 78 penyelenggara. Penyelenggara P2P yang tidak terdaftar atau berizin di OJK dikategorikan sebagai P2P ilegal. OJK mengingatkan bahwa keberadaan P2P ilegal tidak dalam pengawasan pihak manapun, sehingga transaksi dengan pihak P2P ilegal sangat berisiko tinggi bagi para penggunanya.
OJK melarang penyelenggara P2P legal mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari smartphone pengguna P2P serta wajib memenuhi seluruh ketentuan POJK 77/2016 dan POJK 18/2018 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Sesuai ketentuan POJK 77/2016, OJK dapat mengenakan sanksi sesuai dengan pasal 47, yaitu peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan tanda daftar atau izin.  
Mengenai pengaduan atau laporan masyarakat terkait P2P, OJK telah melakukan penelaahan dan telah berkoordinasi dengan P2P legal yang dipublikasikan di media telah melakukan pelanggaran. OJK secara tegas akan mengenakan sanksi jika memang terbukti penyelenggara tersebut melakukan pelanggaran.
Berdasarkan penelahaan OJK, pengaduan masyarakat terkait P2P terdiri dari dua hal yaitu;
1. Nasabah tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu, yang berujung pada perhitungan suku bunga dan penagihan
2. Perlindungan kerahasiaan data nasabah terkait dengan keluhan penagihan
Mengenai penanganan P2P ilegal, OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan kegiatan sejumlah 404 P2P ilegal dan telah melakukan tindakan tegas kepada P2P ilegal berupa :
  1. Mengumumkan ke masyarakat nama-nama P2P ilegal
  2. Memutus akses keuangan P2P ilegal pada perbankan dan fintech payment system bekerjasama dengan Bank Indonesia
  3. Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
  4. Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum
OJK mengimbau kepada masyarakat agar membaca dan memahami persyaratan ketentuan dalam P2P terutama mengenai kewajiban dan biayanya. Hal yang harus dipahami adalah P2P lending merupakan perjanjian pendanaan yang akan menimbulkan kewajiban dikemudian hari untuk pengembalian pokok dan bunga utang secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
OJK juga meminta agar masyarakat dapat mengunjungi website www.ojk.go.id dan menghubungi kontak OJK 157 dan email konsumen@ojk.go.id untuk mendapatkan informasi kegiatan P2P dan  mewaspadai keberadaan dan menghindari interaksi dengan P2P illegal.
Ke depan, OJK juga akan terus melakukan sosialiasi kepada masyarakat bersama para stakeholders agar literasi masyarakat mengenai kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dapat terus meningkat. OJK akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengawasi perkembangan P2P dalam upaya mewujudkan industri P2P yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.
 ***